3 Hal Mudah Membuat Birokrasi Baik

Ternyata sangat mudah menilai sebuah birokrasi itu baik. Menurut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB), Eko Prasojo, ada tiga indikator yang harus dipenuhi sehingga sebuah birokrasi itu baik yakni, peningkatan kualitas pelayanan publik, bebas dari korupsi dan akuntabilitas kinerja.

Hal ini disampaikan Prasojo pada Workshop dan Dialog Kemitraan Penguatan Akuntabilitas Negara yang diselenggarakan oleh United States Agency International Development (USAID-Indonesia) bersama The Jawa Post Institute of pro-Otonomi (JPIP) di Hotel Senyiur Samarinda pada 7-8 Mei 2013.

Pertama, peningkatan kualitas pelayanan publik

Pelayanan publik adalah adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagal upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang‑undangan. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan promosi terbuka melalui lelang jabatan, cara ini bisa menjaring orang yang kompeten dibidangnya dan meminimalisir penyelewengan pemilihan orang secara tidak wajar.

Untuk mengukur kualitas pelayanan publik adalah dengan cara melakukan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Kedua, bebas dari korupsi

Salah satu cara untuk melihat persepsi korupsi terhadap salah satu unit birokrasi atau daerah adalah dengan cara melakukan survey seperti yang dilakukan Transparancy International. Pendekatan yang dilakukan untuk melihat IPK (Indeks Persepsi Korupsi) adalah pendekatan kuantitatif. Metode pengambilan sampling quota sampling dengan total sample ditentukan secara sengaja (purposive) kemudian dibagi secara proporsional sesuai tempat.

Ketiga, akuntabilitas kinerja

Penyebab buruknya akuntabilitas kinerja adalah salah satunya karena kurang proporsional distribusi pegawai. Kesenjangan jumlah pegawai antar daerah di Indonesia sudah menjadi rahasia bersama. Menurut Pak Wamenpan hal ini bisa diatasi dengan menghitung rasio beban kerja pegawai dengan masyarakat yang dilayani disamping butuh komitmen politik dari kepala daerah setempat.

Semoga tiga hal ini bisa segera menghiasi birokrasi-birokrasi negara kita tercinta, amin.

Referensi :

antara news

Tranparancy Indonesia

KepMen tentang IKM